Optimalkan Upaya Perbaikan Tata Kelola Mahadata Layanan Pemerintahan
Pemerintah berkomitmen terus melakukan perbaikan tata kelola mahadata pemerintahan agar pelayanan publik, apalagi selama pandemi Covid-19, semakin tepat sasaran dan efektif.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2F5e020ff7-e6de-41cd-8986-771adf84385a_jpg.jpg){kind=logo}
Petugas Sensus Penduduk 2020 memverifikasi data di lapangan di RW 03 Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2020). Pencatatan ini dilakukan untuk menghasilkan satu data tunggal penduduk Indonesia, yang kelak akan menjadi dasar pembuatan keputusan dalam berbagai bidang. Mengacu kepada referensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), setiap negara diminta melaksanakan sensus penduduk setidaknya sekali dalam sepuluh tahun.KOMPAS/AGUS SUSANTO2-9-2020
JAKARTA, KOMPAS - Perbaikan tata kelola mahadata pemerintahan penting terus dilanjutkan agar tercipta keterpaduan data. Oleh karena itu, pemerintah telah menyepakati pembentukan gugus tugas yang akan bertugas memantau standar ataupun integrasi satu data nasional.
Gugus tugas yang dimaksud terdiri dari anggota Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI). Mereka akan berdiskusi di level teknis dan keputusan tetap melalui dewan pengarah. Salah satunya akan berhubungan realisasi setiap macam bantuan pemerintah.