Kepentingan ekologis dinilai masih belum menjadi prioritas. Calon pemimpin baru Indonesia harus berkomitmen dalam agenda terkait pengakuan masyarakat adat, reforma agraria, dan keadilan ekologis.

Krisis perubahan iklim sering kali diabaikan dalam pendidikan Pancasila. Jika Pancasila masih dianggap sebagai pandangan hidup, sudah sewajarnya kita memikirkan ulang kehidupan seperti apa yang akan diwujudkan bersama.

Isu keadilan ekologis perlu terus digaungkan dalam perdebatan politik tahun 2024. Tidak akan ada ekonomi unggul dan pembangunan yang berkelanjutan jika aspek ekologi terus dikesampingkan.

Implementasi hukum lingkungan tahun 2022 diproyeksikan belum akan mendapat penguatan secara menyeluruh. Sebaliknya, hukum lingkungan justru diarahkan sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan.