Kompolnas telah berkomunikasi dengan Polri terkait waktu penyelenggaraan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri bagi Irjen Napoleon dan Brigjen (Pol) Prasetijo. Kompolnas berharap agar sidang etik segera dilaksanakan.

MAKI menilai tidak adil vonis terbaru atas Joko Tjandra. Joko sebagai pemberi suap justru dihukum lebih berat dari penerima suap, bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari. Padahal, ancaman hukuman penerima suap lebih besar.

Dugaan rekaman pembicaraan beserta transkripnya di antara ktiga terpidana kasus Joko Tjandra beredar. Ini dinilai bisa menjadi bukti dan petunjuk baru untuk mengungkap pihak-pihak yang belum tersentuh hukum di kasus itu.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia meminta kepada hakim praperadilan agar penghentian supervisi kasus Joko Tjandra oleh KPK dinyatakan tidak sah. Hakim pun diminta memerintahkan KPK melanjutkan dengan penyidikan.

Empat dari lima majelis hakim banding yang memotong hukuman Joko Tjandra juga memotong hukuman Pinangki Sirna Malasari, terdakwa lain dalam perkara pelarian Joko. Komisi Yudisial mencermati putusan tersebut.

Dalam pleidoinya, Joko Tjandra mengatakan, kerinduannya untuk kembali ke Indonesia seakan menemukan jalan keluar. Pinangki disebut Rahmat sebagai orang yang akan membantu menyelesaikan persoalan hukum Joko Tjandra.

Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Irjen Napoleon Bonaparte dengan 4 tahun penjara. Hukuman itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa, 3 tahun penjara. Majelis hakim menilai tuntutan jaksa terlalu ringan.

Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman satu tahun lebih berat daripada tuntutan jaksa kepada Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo. Ia terbukti menerima uang 100.000 dollar AS terkait penghapusan red notice Joko Tjandra.