Pelanggaran kapal perikanan dengan beragam modus masih terus terjadi. Pemerintah mengklaim telah melakukan sejumlah antisipasi pelanggaran menjelang pemberlakuan penangkapan ikan terukur.

Sistem perekrutan ABK harus dibenahi secara keseluruhan. Hal ini untuk mencegah terjadinya praktik TPPO.

Keinginan memperbaiki taraf hidup dalam waktu singkat kerap mendorong seseorang menjadi ABK di kapal ikan asing. Sementara di dalam negeri, penghasilan sebagai nelayan serba tak menentu.

Warga yang aktif bekerja di luar negeri, didata untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Adapun pendataan eks PMI antara lain bertujuan menyalurkan mereka ke kegiatan-kegiatan pemberdayaan.

Jasad ABK yang dilarung ke laut menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Mereka hanya bisa menahan kepedihan karena tidak bisa berziarah melihat pusara korban.

Investigasi “Harian Kompas” mengungkap, perusahaan-perusahaan penyalur ternyata memungut beragam biaya dan memangkas hak anak buah kapal migran yang meninggal.

Pusaran perbudakan anak buah kapal perikanan asal Indonesia kerap terjadi pada kapal penangkap ikan asing yang beroperasi di laut lepas. Indikator kerja paksa yang paling banyak dilaporkan adalah penahanan gaji.

Akibat tak tahan dengan kerja paksa, sejumlah anak buah kapal Indonesia di kapal ikan Fu Yuan Yu 1218 nekat melompat ke Selat Malaka. Selama 12 jam terombang-ambing di lautan, mereka hanya bisa pasrah.