Laporan Koalisi Bersihkan Indonesia menemukan di antaranya 131 izin pertambangan berada di kawasan risiko gempa bumi dengan luas 1,6 juta hektar.

Kegiatan usaha pertambangan masih diwarnai sejumlah persoalan. Salah satu masalah yang mengemuka adalah, banyak aktivitas pertambangan dilakukan di kawasan risiko bencana.

Pandemi Covid-19 ternyata tak membuat aktivitas pertambangan landai. Komunitas masyarakat di sejumlah lingkar tambang justru mengalami intimidasi dan kehilangan ruang hidup selama pandemi ini.

Sejumlah kritikan bermunculan seiring dengan pengumuman lokasi baru Ibu Kota Indonesia, yakni di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pun menjawab kritikan-kritikan tersebut