Penyidik ”ad hoc” dinilai dapat mengatasi mandeknya penanganan kasus pelanggaran HAM berat 1998. Sebab, unsur penyidik ”ad hoc” itu tidak hanya Jaksa Agung, tetapi juga masyarakat sipil.

Lebih dari 20 tahun berlalu, keluarga korban pelanggaran HAM Mei 1998 masih menanti penuntasan kasus itu. Pemerintah kini mengupayakan penyelesaian nonyudisial, tetapi tak menutup pintu penyelesaian yudisial.

Rencana pemerintah membentuk unit kerja presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan peraturan presiden dinilai tidak tepat. Landasan hukum yang tepat untuk hal tersebut adalah undang-undang.

Investasi perlu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, upaya itu jangan menegasikan hak-hak pekerja. Di sisi lain, regulasi ketenagakerjaan bukan yang utama menjadi penghambat investasi, tapi justru korupsi.