MTI DKI Jakarta menyatakan supaya kebijakan jalan berbayar diterapkan dengan basis kawasan, bukan jalan. Dengan dipastikan berbasis kawasan, layanan angkutan umum pada area tersebut mesti mampu memenuhi kebutuhan.

Kebijakan jalan berbayar (ERP) yang digadang-gadang sebagai solusi kemacetan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut didukung sebagian warga kota. Kebijakan ini dinilai baik selama mengarah pada kepentingan publik.