logo Kompas.id
β€Ί
Metropolitanβ€ΊWarga Dukung Kebijakan Jalan...
Iklan

Warga Dukung Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta asal...

Kebijakan jalan berbayar (ERP) yang digadang-gadang sebagai solusi kemacetan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut didukung sebagian warga kota. Kebijakan ini dinilai baik selama mengarah pada kepentingan publik.

Oleh
Aditya Diveranta
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/Z4qar2krIqITE4_5JdmQY_lzlWo=/1024x683/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Fafdd917b-98d8-40e5-b8d7-a2c592726cb3_jpg.jpg
KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Papan displai kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) terpasang di salah satu ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (9/3/2020). Penerapan kebijakan ini kerap mengalami stagnasi mulai dari perihal kajian hingga pelaksanaan lelang. Target kebijakan jalan berbayar tahun ini adalah uji coba di sejumlah ruas jalan.

Ruas Jalan Jenderal Sudirman mulai padat dengan kendaraan roda empat saat menjelang jam istirahat kantor, Senin (9/3/2020) siang. Saat-saat seperti itu justru dihindari warga karena turut menghambat rutinitas bepergian. Sebagian warga menghindari hal tersebut dengan memanfaatkan moda bus dek rendah transjakarta.

Lucky (58), salah satu pengguna bus di kawasan Karet Sudirman, mengeluhkan laju bus yang turut tertahan kemacetan saat istirahat siang perkantoran. Padahal, pengguna setia transportasi umum ini punya janji dengan seorang teman di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sebelum pukul 13.00.

Editor:
khaerudin
Bagikan