Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
IOJI
Kesepakatan batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Vietnam memberi kepastian hukum untuk menindak pelaku penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna Utara. Dibutuhkan penindakan tegas untuk memberantas praktik tersebut.
Bagikan
Penindakan Tegas Kunci Berantas Penangkapan Ikan Ilegal di Natuna
Kesepakatan batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Vietnam memberi kepastian hukum untuk menindak pelaku penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna Utara. Dibutuhkan penindakan tegas untuk memberantas praktik tersebut.
Nusantara
路
Pendataan Nelayan Perlu Diperkuat
Pendataan nelayan secara akurat diperlukan guna memastikan kebijakan penangkapan terukur tidak memicu penangkapan berlebih.
Ekonomi
路
Kapal Survei China Leluasa Beroperasi di Natuna Utara
Kapal survei China, Haiyang Dizhi Shihao 10, kembali bergerak di lintasan yang sama dengan yang dilewatinya satu bulan lalu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara.
Internasional
路
Pencurian Ikan di Natuna Utara Semakin Masif
Modus pencurian ikan oleh kapal asing semakin beragam dan memanfaatkan wilayah perbatasan yang menjadi sengketa antarnegara. Kapasitas patroli pengawasan perlu ditingkatkan.
Ekonomi
路
Perikanan Berkelanjutan Hadapi Banyak Tantangan
Penerapan prinsip pengelolaan sumber daya ikan berbasis ekosistem masih menghadapi banyak tantangan. Kolaborasi lintas pemerintah dan melibatkan pemangku sampai tingkat lokal diperlukan guna mewujudkannya.
Ekonomi
路
Iklan
Komitmen RI atas Transformasi Pengelolaan Laut Berkelanjutan Diuji
Komitmen RI terhadap Agenda Transformasi Menuju Ekonomi Kelautan Berkelanjutan ditunggu. Agenda Panel Laut itu mencakup 74 tindakan prioritas yang fokus pada kekayaan, kesehatan, keadilan, keuangan, dan pengetahuan laut.
Ekonomi
路
UU Cipta Kerja Dianggap Abaikan Prinsip Keberlanjutan
Selain mengabaikan prinsip keberlanjutan, khususnya di sektor kelautan perikanan, Undang-Undang Cipta Kerja dinilai membuka peluang penyalahgunaan wewengan. Penarikan kewenangan dinilai bakal membebani pemerintah pusat.
Ekonomi
路
Iklan