Semakin banyak investor yang memperhatikan isu keberlanjutan sesuai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Obligasi sosial untuk biaya pembangunan daerah berpotensi mengurangi beban APBN. Pembangunan daerah juga akan lebih akuntabel.

Kehadiran Perppu Cipta Kerja, yang mempertahankan sejumlah pasal problematik di UU Cipta Kerja, dikhawatirkan menjadi bumerang yang mengganggu iklim investasi hijau dan berkelanjutan di Indonesia.

Investor muda, baik generasi milenial maupun generasi Z, lebih menyukai berinvestasi di instrumen yang berkelanjutan ketimbang generasi yang lebih tua.

Jakarta masih menunjukkan kekuatannya sebagai pasar ekonomi terbesar di Indonesia, setelah melalui masa berat di pandemi Covid-19. Perekonomian DKI Jakarta berpotensi tumbuh 5,3-6,1 persen sepanjang 2022.

Undang-Undang Cipta Kerja berkutat pada urusan memudahkan investasi dan mendirikan usaha, tetapi luput memperkuat aspek tanggung jawab sosial dan kepedulian lingkungan yang kini justru menjadi perhatian investor asing.