Dalam setiap pergantian pemerintah, masyarakat membutuhkan pers yang tidak membebek pemerintah karena masyarakat membutuhkan kacamata yang obyektif.

Komersialisasi media massa menyebabkan minimnya kebebasan pers di ruang redaksi. Wartawan pun tak terlindungi.

UU ITE kerap digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis, tetapi juga dibutuhkan untuk menyaring kebenaran informasi.

Bosan baca berita negatif dan menyedihkan, publik beralih ke konten yang lebih positif yang disampaikan dengan menarik.

Perubahan di industri media sangat cepat. Inovasi saja tidak cukup, harus juga didukung pemasaran ke publik. Pengamatan harus semakin cermat untuk melihat fenomena ini dalam konteks kesejarahan di masing-masing tempat.

Draft Rancangan Peraturan Presiden Kerja Sama Platform Digital dan Media untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas masih dibahas. Platform digital raksasa, seperti Google, berharap bisa turut dilibatkan.

APMF kembali digelar. Dalam APMF 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali, pelaku industri kreatif, periklanan, dan industri media bertemu dan berbagi wawasan dalam menyambut perubahan dan masa depan baru.

Dalam rangka membangun kemandirian relatif penerbit terhadap platform digital dan mengikhtiarkan keberlanjutan media ke depan, penerbit juga perlu mewujudkan kemandirian data. Data pengguna adalah tiang utama periklanan.