Industri kesehatan sulit bersaing dengan produk impor. Inkonsistensi kebijakan dan biaya tak terduga jadi penyebabnya.

Pada dasarnya, 11 undang-undang terkait kesehatan yang dicabut masih berjalan baik. Hal-hal yang belum dapat mengantisipasi misi Presiden terkait transformasi kesehatan cukup disusun saja UU Transformasi Kesehatan.

Impor bahan baku obat di Indonesia mencapai 90 persen. Transaksi alat kesehatan impor sebesar 88 persen. Pengembangan riset dari hulu ke hilir pun diperlukan untuk melepas ketergantungan bangsa dari produk impor.

Komunitas obat dan alkes telah memiliki standar regulasi global dan regional. RUU Kesehatan perlu dikuatkan dengan memasukkan ketentuan standar usaha serta perlindungan masyarakat dari WHO, AMDD, dan lainnya.

Sejumlah pelaku industri kesehatan menilai Indonesia memerlukan peta jalan industri yang selaras dan konsisten. Ekosistem hulu-hilir perlu dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada obat dan alat kesehatan impor.

Upaya promotif dan preventif kian digencarkan dalam intervensi kesehatan masyarakat. Dunia usaha pun didorong untuk lebih mengutamakan kedua upaya tersebut dalam bisnis yang dijalankan.

Pengembangan inovasi obat-obatan terbaru membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, terutama industri farmasi. Karena itu, komitmen industri dalam riset dan pengembangan diperlukan.

Selama pandemi, sektor kesehatan di Tanah Air terus menunjukkan kinerja positif. Tak hanya mencatatkan laju pertumbuhan tertinggi, kontribusinya pada ekonomi nasional pun kian tinggi.