Pembahasan ”omnibus law” kesehatan atau RUU Kesehatan tidak boleh mengulang ”omnibus law” Cipta Kerja yang waktunya singkat dan terkesan dipaksakan. Partisipasi publik yang bermakna harus diutamakan.

IDI berkembang menjadi besar, mestinya fenomena ini membanggakan dokter Indonesia. Menuding IDI rentan konflik dan penyimpangan akibat pendanaan besar dan minim sistem pengawasan merupakan tudingan tidak beralasan.

Sejak zaman kolonial ada dinamika hubungan pemerintah dan organisasi dalam kewenangan mengatur sektor kedokteran di Indonesia. Dengan RUU Kesehatan Omnibus Law diharapkan pendulum kewenangan pemerintah lebih diperkuat.

Baru beberapa saat setelah dilantik oleh Presiden, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto langsung mendapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia.