Reformasi 1998 telah menempatkan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai elan vital untuk mencapai cita-cita bangsa.

Mewujudkan kabinet desentralis lima tahun ke depan, komitmen Prabowo-Gibran terhadap otda menjadi prakondisi utama.

Beberapa tahun terakhir muncul pandangan negatif tentang otonomi daerah dan fenomena resentralisasi. Hal itu tak lepas dari sejumlah kebijakan pusat yang erosif terhadap otonomi daerah. Untuk itu perlu ditanggapi serius.

Seiring maraknya kampanye pemekaran di daerah, pemerintah agar mulai merancang-terbit kebijakan penataan daerah sebagaimana diamanatkan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.