Pergeseran telah mengingkari sejarah panjang kelahiran media bernama koran di Tanah Air. Ia tidak lagi berada satu barisan dengan rakyat, tetapi mengelompok ke dalam labirin kekuasaan.

Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, pers di beberapa daerah telah nyaring menggaungkan perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Spirit ini diharapkan tidak hilang ditelan arus zaman.

Insan pers Indonesia belum lama ini memperingati Hari Pers Nasional. Di tengah gebyar perayaan itu, sejatinya ada kisah ironi yang melingkupi pers Indonesia.

Pers sebagai pilar demokrasi keempat seharusnya kokoh dan independen di tahun politik. Dengan demikian pers bisa mencegah pesan politik media sosial yang membawa misi kebencian dan mengancam keberagaman kita.

Pertanyaan besar untuk refleksi para wartawan adalah apakah dalam situasi disrupsi media saat ini, wartawan dan kalangan pers bisa bebas bersuara? Termasuk dari bayang-bayang pemilik media dan politik yang melingkarinya?

Tantangan pers ke depan tidak hanya ditentukan seberapa cepat media mengadopsi teknologi digital. Namun, bagaimana kecepatan transmisi konten digital itu memenuhi ekspektasi publik atau pembaca.

Badai disrupsi digital tak cuma mengguncang bisnis media, tetapi juga mendegradasi konten berita yang terjebak dalam ”penjara” algoritma platform global. Konten berkualitas semestinya tetap menjadi napas media massa.

Isu upah layak bagi jurnalis terus disuarakan, tetapi kesejahteraannya masih jauh dari harapan. Jurnalis memikul peran memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dengan menghadapi berbagai ancaman tanpa ganjaran sepadan.