Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan seorang hakim yustisial di Mahkamah Agung sebagai tersangka penerimaan suap untuk pengurusan perkara.

Pada akhir Juli, praktis MA hanya akan mengoptimalkan tiga hakim ”ad hoc” tipikor untuk menangani ratusan perkara korupsi di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Perlu solusi agar pencari keadilan tak dirugikan.