Amerika punya "American Dream". Indonesia, dalam konstitusinya, juga mengusung ”Indonesian Dream” dalam bahasanya sendiri.

Akses terhadap pelayanan publik, seperti membuat KTP, masih menjadi tantangan bagi transpuan yang tinggal di Surabaya.

Sejumlah transpuan akhirnya mendapat kesempatan mengurus KTP. Namun, di berbagai bidang, mereka masih mengalami diskriminasi dan penolakan. Padahal, sebagai warga negara, mereka berhak untuk mendapatkan hak-haknya.

Akses transpuan di bidang pendidikan, administrasi kependudukan, kesehatan, dan ekonomi sangat terbatas. Mereka kerap didiskriminasi.

Para warga yang memilih jalan hidup sebagai transpuan mengaku memperoleh pelayanan yang sama dengan warga lainnya di kantor ini dalam mengurus e-KTP.

Perkembangan di Tanah Air menunjukkan agama masih menjadi salah satu faktor diskriminasi terhadap warga negara. Karena itu, agama diusulkan dikecualikan dari data umum saat pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Gerakan penyetaraan kini gencar dilakukan di Jawa Timur sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak minoritas dan kaum marjinal. Sebagian membuahkan hasil saat kebutuhannya mulai terpenuhi.

Kebijakan pembatasan sama sekali tidak berkaitan dengan kebebasan beragama. Negara hanya membatasi, atau melarang warga negara untuk sementara waktu, beribadah di masjid, gereja, pura, dan wihara demi keselamatan warga.