Tantangan terbesar untuk penyelesaian konflik agraria yang ada adalah karena perlu dukungan lintas sektor dan tidak bisa hanya Kementerian ATR/BPN yang menyelesaikannya.

Untuk memperkuat kebiajakan reforma agraria, penguatan kelembagaan reforma agraria harus jadi prioritas pemerintah. Selain itu penyelesaian konflik agraria harus menjadi agenda utama.

Sinergi dan penguatan kebijakan dalam seluruh proses Reforma Agraria untuk menguatkan posisi tawar kelompok rentan dalam memperoleh keadilan terhadap akses dan pemenfaatan tanah untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Meski sejak awal berpredikat sebagai Program Strategis Nasional, dan secara politis adalah ”president flagship programme”, cukup mengherankan jika reforma agraria tetap berjalan lambat. Capaiannya jauh dari memuaskan.