Sebagian gugatan warga korban banjir terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dikabulkan. Pemerintah provinsi diwajibkan memperbaiki kebijakan dalam penanggulangan bencana banjir demi keselamatan rakyat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap menghadapi gugatan warga korban banjir dan juga serius mengatasi persoalan bencana banjir. Hasil kajian para pakar akan ditindaklanjuti agar banjir parah tidak terulang lagi.

Sejumlah warga korban banjir Januari 2021 menggugat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Gugatan dimaksudkan untuk perbaikan tata kelola penanggulangan bencana.

Gugatan perwakilan kelompok atau class action itu dianggap penting untuk menyadarkan pemerintah daerah bahwa kinerjanya diawasi oleh masyarakat sehingga perlu ada perbaikan.