Penegakan hukum terpadu menjadi harapan mencegah dan menangani polarisasi politik, politik identitas, dan politik uang. Semua demi Pemilu 2024 yang luber jurdil.

Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pada Pemilu 2024 sanksi terhadap pelanggar ketentuan kampanye diserahkan kepada Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Selama ini tak pernah ada kejelasan mengenai ketua koordinator Gakkumdu. Alhasil, tidak pernah ada koordinasi yang jelas saat tiba-tiba ada kasus yang dihentikan, sedangkan temuan Bawaslu sudah memiliki bukti kuat.

Kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020 dalam jaringan bakal intens dilakukan para konstestan di tengan masih maraknya pandemi Covid-19. Politik uang berpotensi terjadi dengan dalih penyediaan paket internet.