Fraksi DPR dari Partai Keadilan Sejahtera menolak rancangan undang-undang Ibu Kota Negara, disahkan menjadi undang-undang, dalam sidang paripuran, yang digelar DPR RI, Selasa (18/1/2022).

Orasi Kebangsaan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri mengingatkan watak demokrasi Indonesia yang diamanatkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, yakni demokrasi kerakyatan.

Alih-alih mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok, vaksinasi orang per orang atau berbayar justru berpotensi menimbulkan kesenjangan akses vaksin bagi masyarakat.

Fraksi oposisi dan pendukung pemerintahan di DPR mendorong agar pembahasan RUU PDP, yang sudah masuk masa sidang kedua, dilanjutkan satu kali masa sidang lagi. Sebab, kebocoran data sudah mengkhawatirkan.

Susunan Panitia Kerja RUU Cipta Kerja DPR sudah terbentuk. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang tak memasukkan nama. F-PKS berkomitmen tak akan ikut membahas RUU itu selama pandemi Covid-19 belum berakhir.

Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang diusulkan di DPR menuai protes. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sebagai salah satu pengusung RUU ini, menyatakan terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat.