Kasus masa lalu yang sempat menyeret Michael Rolandi diungkit kembali oleh sejumlah anggota Komisi III DPR dalam seleksi calon pimpinan KPK. Michael bantah terlibat.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat membuka tahapan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah capim dan dewas KPK mengatakan, seleksi dilakukan empat hari.

ICW mendeteksi ada sejumlah calon pimpinan KPK bermasalah. Lewat rekam jejak para calon yang diserahkan, diharapkan DPR tak memilih calon tersebut.

Effendi Simbolon mengusulkan agar ada uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk calon menteri baru.

Calon Panglima TNI harus memastikan TNI tegak lurus pada Pancasila dan UUD 1945, bukan kelompok atau kepentingan politik.

Komisi III DPR meloloskan dua hakim agung dan dua hakim ”ad hoc” tindak pidana korupsi seusai uji kelayakan dan kepatutam. Meski demikian, Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir mengatakan, jumlah hakim masih kurang.

Sebelas calon hakim agung dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi Mahkamah Agung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan setelah lulus proses seleksi oleh Komisi Yudisial.

Hasil dari uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR akan menentukan, terjawab atau tidaknya problem krisis hakim agung di Mahkamah Agung, utamanya hakim ”ad hoc” tindak pidana korupsi.