Publik harus memaknai ulang agenda transisi energi yang saat ini telah dibajak pebisnis besar untuk akumulasi laba.

Selain harus dibuka ke publik, persoalan pilihan-pilihan pengembangan energi terbarukan yang akan dibiayai JETP juga harus pula menjangkau komunitas-komunitas masyarakat yang selama ini tidak terjangkau listrik.

Indonesia dipastikan akan berhasil melakukan transisi energi melalui progam JETP apabila program itu diimplementasikan dengan benar. Ditunggu komitmen mereka yang bakal maju di ajang Pilpres 2024 soal ini.

Drama kebijakan larangan ekspor batubara pada awal tahun ini kembali menjadi pertanda bahwa para pengambil kebijakan energi di negeri ini masih terlelap dalam dekapan industri batubara.

Bank-bank BUMN hanya memiliki sedikit waktu tersisa untuk berubah dan segera melakukan aksi iklim yang lebih nyata dalam kebijakan pendanaan mereka. Mereka harus membuat komitmen baru untuk proyek energi batubara.

Ormas sipil bukanlah entitas yang bebas nilai, melainkan medan pertarungan kekuatan ekonomi-politik untuk melakukan hegemoni. Ada atau tidak ada Civil Society Watch, ormas sipil akan saling mengawasi.

SDGs bukan sekadar bagaimana mencapai tujuan pembangunan, namun juga dengan cara apa tujuan itu dicapai. Idealnya, tujuan itu dicapai dengan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak-pihak terkait.

Kesalahan dalam memahami SDGs membuat implementasi agenda pembangunan tanpa pijakan dan arah yang jelas. Jika berlanjut berbagai bencana ekologi dan sosial terus terjadi karena pengambil kebijakan salah memahami SDGs.