Dukungan parpol yang melimpah berpotensi pada keroposnya moralitas pemerintahan presidensial.

Eksistensi relawan politik yang bermetamorfosis menjadi partai bayangan menjadi tantangan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Pengaturan relawan politik perlu dilakukan sebagai wujud pengelolaan partisipasi publik.

Ritual keagamaan selama Ramadhan semestinya menjadi nilai yang menjadi pemandu etik penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya semata-mata untuk kebaikan publik. Ini upaya konkret meneguhkan kesalehan negara.

Bjorka tak lebih merupakan fenomena gunung es. Situasi ini tak lepas dari desain kebijakan hukum digital di Indonesia yang mengalami stagnasi. Tak ada kemajuan berarti dalam desain kebijakan hukum digital di Indonesia.

Relawan politik tak tersentuh oleh aturan main dalam pemilu. Padahal, aktivitas mereka berkorelasi dengan mobilisasi dukungan yang erat kaitannya dengan penyiapan logistik (uang).

Pembentukan sistem yang kokoh terutama dalam urusan pengadaan barang dan jasa, lelang jabatan dan pemberian izin penting dilakukan. Setidaknya ini sebagai upaya sistemik untuk menyetop praktik korupsi yang melibat kepala