Sudah saatnya semua pemangku kepentingan dan masyarakat saling membantu memberi stimulus terbaik bagi pelajar agar mereka tumbuh menjadi generasi berkarakter dan berakhlak mulia, terhindar dari perilaku tercela.

Menggaji guru honorer secara layak dan mendapat perlindungan negara membutuhkan kebijakan lintas tiga kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Federasi Serikat Guru Indonesia menyarankan kepada pemerintah agar memperpanjang waktu buka sistem data pokok pendidikan yang dipakai untuk mengisi serta verifikasi dan validasi nomor ponsel siswa dan guru.

Mayoritas sekolah di Indonesia, meski di zona hijau, belum siap jika belajar-mengajar kembali dilaksanakan di tahun ajaran baru. Survei dari FSGI mengungkapkan, banyak sekolah belum siap dengan pembelajaran tatap muka.