Kerangka hukum pemilu mesti melindungi kedaulatan pemilih. Namun, KPU justru membelakanginya dengan mempermudah bekas koruptor bisa menjadi caleg tanpa memenuhi syarat masa jeda lima tahun.

Sipol akan digunakan sebagai basis verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2024.

DPR perlu mempertimbangkan seluruh aspek sebelum memilih calon anggota KPU dan Bawaslu. Mulai dari rekam jejak dan integritas, pengalaman kepemiluan, dan visi dari masing-masing calon. Hindari praktik transaksional.