Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Eko Prasojo
Semakin banyak kementerian, semakin rumit koordinasi dan kolaborasi yang harus dilakukan.
Bagikan
Desain Besar Kementerian Negara
Semakin banyak kementerian, semakin rumit koordinasi dan kolaborasi yang harus dilakukan.
Opini
·
Membangun Visi Reformasi Birokrasi
Statistik pelaku tindak pidana korupsi terus meningkat tajam sejak tahun 2010 hingga saat ini.
Opini
·
Membangun Tata Kelola Kolaboratif
Mengapa ada ketidaksinkronan antara visi Presiden yang tertuang dalam berbagai program prioritas nasional, dengan cara birokrasi merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan yang basisnya urusan pemerintahan?
Opini
·
Legitimasi Penjabat Kepala Daerah
Total masa tugas beberapa penjabat kepala daerah (PKD) bisa mencapai 2,5 tahun atau bahkan lebih. Masa tugas yang terbilang panjang. Lalu, bagaimana melihat legitimasi PKD dalam perspektif demokrasi dan teknokrasi?
Artikel Opini
·
Membongkar Birokrasi ”Red Tape”
Kondisi ”over regulated” dalam birokrasi telah menyebabkan ”red tape” yang jadi ancaman bagi peningkatan daya saing Indonesia dan upaya membentuk pemerintahan bersih dan melayani. Perlu reformasi birokrasi ”red tape”.
Artikel Opini
·
Iklan
Membangun Birokrasi Digital
Salah satu kelemahan birokrasi dalam mempercepat perubahan menuju birokrasi digital, adalah adanya berbagai peraturan dan mandat serta sikap mental (mental block) yang ada di masing masing instansi.
Opini
·
KPK Sampaikan Keberatan, Ombudsman Pastikan Proses Tetap Berjalan
Ombudsman akan menjalankan perannya sesuai mekanisme. Jika Pimpinan KPK tak juga melaksanakan keputusan Ombudsman, seperti diatur dalam UU No 37/2008, rekomendasi kepada Presiden akan dikeluarkan.
Politik & Hukum
·
Kondisi Darurat, Pemerintah Dituntut Tegas Tekan Laju Penularan Covid-19
Laju penularan Covid-19 yang semakin tak terkendali mengakibatkan rumah sakit dan tenaga kesehatan kewalahan. Langkah tegas pemerintah dalam membatasi mobilitas diperlukan untuk memutus mata rantai Covid-19.
Politik & Hukum
·
Wapres Amin Minta Peta Jalan Reformasi Birokrasi Dievaluasi
Layanan administrasi semakin terlihat tidak optimal saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Percepatan reformasi birokrasi kian mendesak dilakukan untuk memperbaiki layanan administrasi.
Politik & Hukum
·
Governance in Indonesia Still Problematic
In the 2020 FSI, Indonesia’s score for the state legitimacy indicator was 4.2, while the score for the public service indicator was 5.1.
English
·
Lihat Lainnya
Iklan
