logo Kompas.id
β€Ί
Opiniβ€ΊMembangun Tata Kelola...
Iklan

Membangun Tata Kelola Kolaboratif

Mengapa ada ketidaksinkronan antara visi Presiden yang tertuang dalam berbagai program prioritas nasional, dengan cara birokrasi merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan yang basisnya urusan pemerintahan?

Oleh
EKO PRASOJO
Β· 1 menit baca
ilustrasi
DIDIE SW

ilustrasi

Beberapa target pembangunan pemerintah belum sepenuhnya bisa dicapai, misalnya saja tingkat kemiskinan.

Jika pada 2019 angka kemiskinan 9,41 persen, pada 2022 angka kemiskinan masih 9,54 persen. Angka kemiskinan tak banyak bergerak, terutama jika dibandingkan dengan anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Misalnya, pada 2019 sebesar 563 triliun, yaitu Rp 320 triliun untuk program pengurangan beban dalam bentuk berbagai bantuan sosial (subsidi) dan Rp 243,6 triliun dalam bentuk program peningkatan produktivitas melalui berbagai dana pembiayaan dan pengembangan usaha (sumber data: TNP2K, 2021).

Editor:
SRI HARTATI SAMHADI, YOHANES KRISNAWAN
Bagikan