Panglima TNI menyatakan, revisi UU TNI penting karena TNI tak lagi dwifungsi, tapi multifungsi.

Polemik tentang revisi UU TNI membuka kembali sejarah tentang peran politik tentara di era Orde Baru.

Sudah 25 tahun gerakan reformasi berjalan, namun agenda perubahan masih menjadi pekerjaan rumah. Dibutuhkan komitmen para elite untuk terus menuntaskan amanah reformasi.

Usulan pengisian jabatan sipil di lebih banyak kementerian/lembaga oleh prajurit/TNI memantik kekhawatiran kembalinya dwifungsi ABRI. Wapres Ma’ruf Amin pun meminta agar semangat reformasi tidak dicederai.

Demokrasi Indonesia dinilai tidak pada tingkat kematangan yang diduga banyak orang. Sekarang, karena pandemi Covid-19, cacat-cacat demokrasi Indonesia yang selama ini bisa ditutupi oleh gemuruh pemilu menjadi terlihat.

Dirgahayu TNI ke- 74, rakyat menunggu baktimu dalam menjaga NKRI dengan performa sesuai tuntutan zaman "now" di mana peran militer mulai bergeser sebagai “humanitarian forces”.