Kekuatan militer tidak boleh menjadi alat kekuasaan sebagaimana praktik di masa Orde Baru.

Pembahasan revisi UU TNI harus mengacu pada koridor demokrasi dan supremasi sipil. Perluasan peran TNI tetap harus di bawah supremasi sipil.

Kalangan dosen dan mahasiswa UGM mengkritisi revisi UU TNI yang dikhawatirkan akan membawa TNI kembali ke masa dwifungsi ABRI.

Alih-alih menjadi semakin profesional, penempatan polisi di kementerian dan lembaga semakin menjauhkan dari tugas pokok memelihara keamanan dan menegakkan hukum.

Panglima TNI menyatakan, revisi UU TNI penting karena TNI tak lagi dwifungsi, tapi multifungsi.

Polemik tentang revisi UU TNI membuka kembali sejarah tentang peran politik tentara di era Orde Baru.

Sudah 25 tahun gerakan reformasi berjalan, namun agenda perubahan masih menjadi pekerjaan rumah. Dibutuhkan komitmen para elite untuk terus menuntaskan amanah reformasi.

Usulan pengisian jabatan sipil di lebih banyak kementerian/lembaga oleh prajurit/TNI memantik kekhawatiran kembalinya dwifungsi ABRI. Wapres Ma’ruf Amin pun meminta agar semangat reformasi tidak dicederai.