Paska penetapan UMP DKI Jakarta 2022, para pekerja berencana berunjuk rasa menolak keputusan tersebut. Kadin DKI pun mengimbau para pekerja untuk tidak berunjuk rasa dan mogok kerja.

Disnakertransenergi DKI Jakarta memperluas kriteria pekerja penerima KPJ, yaitu dari UMP plus 10 persen menjadi UMP plus 15 persen. Kebijakan itu untuk menekan pengeluaran para pekerja ber-KTP DKI yang bergaji UMP.

Ada 80.265 perusahaan di Ibu Kota, tetapi jumlah pengawas ketenagakerjaan hanya 54 orang. Perhitungan idealnya sekitar 550 pengawas.