Pemerintah memberlakukan biaya akses nomor induk kependudukan sebesar Rp 1.000. Alasannya, untuk menjaga keberlangsungan sistem kependudukan dan pencatatan sipil.

Berbagai terobosan perlu dilakukan untuk mengedukasi dan menepis berbagai informasi menyesatkan yang ada di dunia maya, termasuk di platform media sosial, seperti Tiktok.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh meluruskan sejumlah informasi terkait kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el) untuk warga asing (WNA) di di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).