Desain Besar Penataan Daerah yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah, di antaranya, memuat aturan jumlah ideal provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

Sebanyak 70 persen daerah otonom sejak 1999 hingga 2009 dinilai gagal capai tujuan pemekaran. Karena itu, penyusunan desain besar penataan daerah diharapkan tak sekadar berorientasi pada pemekaran tapi juga penggabungan.