MK tak dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk membedakan waktu pelaksanaan pemilu nasional dari pemilu lokal. Salah satunya karena keserentakan pemilu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Untuk menyederhanakan surat suara, KPU diminta memperhatikan kebutuhan pemilih. Jika metode yang digunakan adalah menuliskan nomor caleg, sebagai contoh, belum tentu itu dapat dilakukan oleh semua pemilih.

Simulasi model keserentakan pemilu perlu dilakukan terlebih dulu sebelum diputuskan model yang akan berlaku pada pemilu selanjutnya. Salah satunya agar selaras dengan sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.