Visi Indonesia Emas yang telah hadir sejak Candi Borobudur dibangun tak mudah dicapai tanpa menyadari permasalahannya.

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menjamin penerapan prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Konsepnya tak terbatas penegakan kerangka hukum, tetapi juga ”attitude” penyelenggara pemilu.

Politik identitas adalah ilusi yang berbahaya apabila digunakan karena bisa merusak gugus makna yang menopang kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, hukum harus tegak sebagai panglima.

Di era gegar komunikasi media sosial, vital bagi kita mengevaluasi ortopraksi Pancasila dalam bab tutur kata. Kita perlu merayakan ulang musyawarah, adab, hikmah, gotong royong dalam Pancasila dalam tutur kata di medsos.

Kebenaran sejati mengenai Pancasila sehingga usaha-usaha untuk memberikan tafsir tunggal harus dihindari karena akan memunculkan antipati terhadap Pancasila seperti pada masa Orde Baru.

Ruang publik harus terbuka bagi beragam diskursus, kritik, dan pandangan sembari mengedepankan akal sehat, data valid, dan motif moral supaya kritik tidak menjelma menjadi penaklukan sosial berbasis kebencian.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia belum tuntas. Ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas demokrasi.

Di penghujung 2019, sebagian dari kita cemas dengan masa depan demokrasi. Sebelumnya, di awal tahun, sebagian kita cemas dengan prospek pemilu (serentak).