Regulasi perlu lebih keras untuk memastikan laporan dana kampanye di pilkada bukan sekadar kepatuhan prosedural, melainkan juga kejujuran.

Pengetatan pengawasan dana kampanye dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan audit investigasi. Ini penting untuk mengetahui kebenaran penggunaan dana kampanye yang dilaporkan.

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020, Bawaslu menjajaki kerja sama dengan OJK. Kerjasama itu diharapkan dapat mengungkap transaksi kecurangan dana kampanye.