Setelah kelompok kriminal bersenjata di Papua ditetapkan sebagai teroris, pengejaran terhadap mereka yang tergabung dalam kelompok itu oleh aparat keamanan, makin intens. Jangan sampai warga sipil justru menjadi korban.

Sepekan terakhir, gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata semakin intens. Pemerintah kembali diingatkan untuk tak semata menggunakan pendekatan keamanan.

Teror penembakan kembali terjadi di area PT Freeport Indonesia. Teror menyiratkan problem Papua yang belum juga terselesaikan.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) minta dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Panitia Khusus Papua bentukan DPD akan ke Papua, Selasa (26/11/2019).

DPRD sejumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat menyampaikan aspirasi masyarakat Papua tentang perlunya pemerintah berdialog dengan kelompok separatis sebagai jalan mengatasi konflik.

Tanah Papua kembali membuktikan kekuatannya. Perbedaan pendapat dan latar belakang, sekali lagi, tak mampu memecah belah persatuan. Ke depan, tantangan bisa jadi lebih keras. Semua anak bangsa harus dapat porsi setara.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan perbaikan di Papua akan segera dikerjakan. Untuk itu, Basuki menyatakan akan meninjau langsung ke Papua sehingga mengetahui kondisi kerusakan terutama gedung atau bangunan yang dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat.

Setelah ketegangan di Papua dan Papua Barat mereda, masyarakat di kedua provinsi itu harus diajak bicara. Pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat Papua juga poin utama dalam penyelesaian masalah Papua yang seakan tak pernah usai.