Jumlah hoaks pemilu saat ini masih dalam taraf wajar. Sementara itu, kampanye negatif merebak.

Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik wajar jika ia mengundang ataupun diundang ketua umum parpol lain. Sebagian kalangan melihat sikap itu wajar, tetapi juga tak etis.

CSIS mencatat kekerasan kolektif di Indonesia tahun 2022 turun 8,7 persen dari tahun sebelumnya. Namun, jumlah korban justru naik 54,7 persen.

Konsistensi politik bebas dan aktif kembali banyak diserukan di tengah kritik tentang kurangnya peran Indonesia di panggung politik internasional.

Relasi dekat hakim konstitusi bisa menjadi celah masalah yang disebut ”court packing”, yang akan berimbas terhadap kesetiaan badan peradilan pada UUD 1945. Pada masa mendatang, ini bisa menurunkan kualitas demokrasi.

Vonis inkonstitusional bersyarat yang memperbolehkan UU Cipta Kerja berlaku selama dua tahun sampai ada perubahan dan disahkan menunjukkan Mahkamah Konstitusi belum berani memaksimalkan penggunaan yudisialisasi politik.

Laporan perkembangan Covid-19 kini perlu diiringi dengan laporan perkembangan aktivitas manusia. Sebab, perlu juga dicermati apakah ada tarik ulur dalam masa PSBB transisi ini sehingga keputusan menjadi efektif.