Pemenuhan keterwakilan 30 persen perempuan di jajaran komisioner KPU dan keanggotaan Bawaslu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Komisi II DPR tidak menganjurkan calon anggota KPU dan Bawaslu menggelar pertemuan informal dengan partai politik. Akan ada pertemuan formal yang dijadwalkan saat uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR.