Pemerintah daerah diminta mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dalam menentukan upah minimum kota atau kabupaten 2022.

Pemutusan hubungan kerja mulai terjadi wilayah Kabupaten Bekasi. Bantuan subsidi upah tak menyelamatkan korban PHK.

Perusahaan tak punya pilihan selain harus bernegosiasi dengan buruh jika pembayaran tunjangan hari raya atau THR harus dilakukan bertahap. Serikat pekerja di Bekasi bakal membuka posko aduan mengawasi pembayaran THR.

Gubernur Jawa Barat bersurat ke seluruh kepala daerah di Jawa Barat agar rekomendasi penetapan upah minimun kabupaten/kota 2021 sama dengan UMK 2020. Namun, buruh di Bekasi akan berjuang agar UMK 2021 ada kenaikan.