Usut punya usut, Danantara nantinya bakal ”tak tersentuh” Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun KPK.

Sebanyak 79 KL mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun, Kementerian Kominfo, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional mendapat opini Wajar dengan Pengecualian.

Peneliti Pukat UGM menilai rancangan surat edaran MA yang mengatur lembaga penghitung kerugian keuangan negara tidak hanya BPK sebagai sebuah langkah maju.

Komisi III DPR telah memilih lima orang sebagai pemimpin KPK. Siapa sajakah mereka?

Achsanul Qosasi terbukti menerima uang Rp 40 miliar untuk pengondisian hasil audit BPK terhadap proyek BTS 4G.

BP Tapera angkat bicara tanggapi temuan BPK terkait dana peserta yang belum dikembalikan.

Pengembalian uang tak dapat menghapus pidana atas diri terdakwa sebab sejak awal tidak ada itikad baik mengembalikannya.

Dalam pembacaan pleidoi pribadinya, Achsanul Qosasi mengakui kesalahannya karena telah menerima uang Rp 40 miliar.