Sebanyak 12 BPD yang belum memenuhi syarat diminta memenuhi modal inti minimal Rp 3 triliun agar tak diubah menjadi BPR.

Seiring berkembangnya teknologi di sektor keuangan, Bank Pembangunan Daerah turut meningkatkan layanan dan keamanan transaksi melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Warga pun dibiasakan dalam bertransaksi nontunai.

Banyak peluang yang dinilai bisa diambil oleh Bank Pembangunan Daerah dalam pembangunan IKN. Pemerintah juga sudah menyediakan skemanya, yakni melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Menurut Peraturan OJK Nomor 12/2020, bank milik pemerintah daerah mesti memenuhi modal minimum Rp 3 triliun paling lambat 31 Desember 2024. Upaya bank pembangunan daerah memenuhi ketentuan itu dinilai penuh tantangan.

Pandemi Covid-19 mendorong terjadinya akselerasi transformasi layanan digital keuangan. Industri perbankan perlu merespons percepatan transformasi layanan, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan data.

Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo memulai pembangunan gedung pusat baru di Manado seiring peningkatan performa keuangan. Momentum ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Bank SumselBabel, Bank Jambi, Bank Bengkulu, dan Bank Lampung bekerja sama untuk menyalurkan bantuan kredit bagi pemerintah daerah. Dana yang disiapkan mencapai Rp 4 triliun.

Peluncuran produk kredit bagi para pelaku usaha rintisan itu diharapkan memacu kreativitas dan inovasi generasi muda melahirkan ide solutif bagi warga. Plafon maksimal dalam produk tersebut adalah Rp 25 juta.