Potensi pemasukan dari Pajak Minimum Global telah diperhitungkan pemerintah saat menyusun target penerimaan pajak dalam Rancangan APBN 2025.

Untuk mendorong usaha di tingkat mikro dan kecil, pemerintah juga membeaskan PPh terhadap UMKM yang mempunyai omzet di bawah Rp 500 juta per tahun.

Pemerintah memberikan sinyal akan menyalurkan berbagai insentif guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Ini juga jadi langkah memperkuat peran APBN sebagai ”shock absorber” di tengah guncangan ekonomi global.

Pelaksanaan APBN terakhir Presiden Joko Widodo masih dibayangi ketidakpastian ekonomi yang tinggi dari luar dan dalam negeri. Berbagai risiko itu bisa membawa tekanan ganda terhadap tingkat inflasi dan ketahanan fiskal.

Pemerintah mengalokasikan ”dana tabungan” atau saldo anggaran lebih Rp 51,4 triliun untuk tahun 2024. Selain untuk menekan penerbitan utang baru, SAL bisa dipakai untuk dana cadangan membiayai pembangunan ibu kota baru.

Kontribusi itu bersumber dari belanja kampanye dan penyelenggaraan pemilu yang mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan itu antara lain berasal dari sektor ritel, garmen, dan logistik.

Skema pemberian subsidi BBM yang masih terbuka lebar dan tidak terarah berpotensi membuat kuota subsidi BBM melonjak sewaktu-waktu. Kapasitas APBN belum tentu mampu menahan jika terjadi lonjakan harga dan kuota.

Meski ruang fiskal tahun depan lebih terbatas, dengan dana cadangan (cash buffer) yang disiapkan, pemerintah dapat berjaga-jaga melanjutkan atau mengeluarkan stimulus baru menghadapi gejolak ekonomi tahun depan.