Presiden Jokowi minta ”kereta” pembangunan bisa melaju cepat tanpa tambahan ”lampu merah”. Kalau telanjur menyimpang?

Para pengawas internal pemerintah rakor di Istana. Pembenahan diperlukan untuk jauhkan perilaku seperti Syahrul Limpo.

IPK Indonesia makin anjlok di titik nadir. Perlu terobosan pemberantasan korupsi secara terstruktur, sistemik, dan masif.

Ada 2 provinsi, 7 kota, dan 63 kabupaten yang pemerintah daerahnya tak memiliki aparat pengawas intern pemerintah (APIP). APIP dinilai sangat penting untuk cegah korupsi. Agar efektif, kewenangannya juga perlu diperkuat.

Aparat pengawasan intern pemerintah dibutuhkan mengawasi perencanaan penggunaan anggaran pemda. Kerap ditemukan belanja aparatur lebih besar ketimbang belanja modal yang dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga meminta jajarannya untuk menuntut maksimal mereka yang menyalahgunakan anggaran PPKM darurat. Tuntutan maksimal juga harus diberikan bagi mereka yang menyalahgunakan alat kesehatan.

Hingga kini, realisasi belanja pemerintah rendah. Presiden Jokowi pun meminta BPKP dan seluruh jajaran aparat pengawas intern pemerintah untuk mencari penyebab lambatnya realisasi belanja dan memberikan solusinya.

Pelaporan anonim diperkuat. Pengawas internal atau inspektorat harus dipaksa untuk menjamin kerahasiaan para pelapor.