Meski aturan ”mandatory spending” telah dihapus dalam UU Kesehatan, alokasi anggaran kesehatan pada 2025 tetap lebih dari 5 persen.

Setiap Rp 1 yang diinvestasikan untuk pencegahan stroke dapat menghemat 5-10 kali lipat biaya untuk pengobatan stroke.

Upaya memberdayakan masyarakat mampu mencegah jatuh sakit adalah dengan mengedukasi. Puskesmas menjadi ujung tombak.

Reformasi anggaran belanja negara yang tidak produktif diperlukan. Anggaran itu bisa dialihkan untuk bidang kesehatan.

Penghapusan anggaran wajib kesehatan oleh pemerintah melalui UU Omnibus Kesehatan masih menuai perdebatan. Pemanfaatan anggaran kesehatan perlu dipastikan mendukung pelayanan yang lebih optimal di masyarakat.

Dihapuskannya anggaran wajib minimal untuk kesehatan jadi bom waktu bagi kualitas kesehatan di masa mendatang. Ini menjadi salah satu dampak negatif dari disahkannya UU Kesehatan.

Isu krusial yang masih jadi perdebatan publik adalah soal penghapusan persyaratan anggaran minimal di UU Kesehatan. Sejumlah pihak menolak lantaran dinilai bertentangan dengan upaya penguatan sistem kesehatan nasional.

Kian akseleratifnya penuntasan tengkes, terutama pada empat tahun terakhir ini, tidak terlepas dari tingginya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap isu ”stunting” di Indonesia.