Pimpinan MPR lanjutkan silaturahmi ke Ketua Umum Partai Demokrat, yang dibahas soal anak-anak muda gagal masuk DPR.

Bambang Soesatyo menghargai putusan MKD, Ia tak ingin berpolemik atas putusan itu agar marwah MKD terjaga.

MPR berniat mengamendemen konstitusi untuk mengubah sistem pemilu langsung menjadi tidak langsung. Kemunduran demokrasi?

MPR meminta masukan kepada sejumlah tokoh bangsa mengenai praktik demokrasi yang dijalankan, termasuk pemilu langsung.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, rapat pimpinan MPR, kemarin, salah satunya membahas rencana amendemen UUD 1945. Amendemen membuat aturan penundaan pemilu di masa darurat.

Tak hanya menambah kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN, amendemen konstitusi juga diusulkan untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Panitia ”ad hoc” akan menindaklanjuti hasil kajian dari Badan Pengkajian MPR untuk mencari payung hukum PPHN. Penetapan pembentukan panitia ”ad hoc” akan diputuskan dalam Sidang Paripurna MPR, awal September mendatang.

Bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara ata PPHN akan diputuskan dalam rapat gabungan MPR, pertengahan Juli nanti. Untuk kepentingan itu, MPR mulai menyerap aspirasi dari pimpinan partai-partai politik.