Bupati Bangkalan nonaktif Abdul Latif Amin Imron dituntut hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti Rp 9,7 miliar.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan bahwa Bupati Bangkalan Abdul Latif diduga menggunakan sebagian uang suap yang diterimanya untuk keperluan pribadi, termasuk untuk survei elektabilitas.

KPK diharapkan segera menahan orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, seperti Gubernur Papua Lukas Enembe, Hakim Agung Gazalba Saleh, dan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron agar tidak melarikan diri.