logo Kompas.id
β€Ί
Utamaβ€ΊPolitik Balas Budi Jokowi...
Iklan

Politik Balas Budi Jokowi Berlanjut

Politik balas budi mengandung risiko. Risiko yang mengancam pemenuhan visi dan misi Presiden Joko Widodo. Risiko lainnya konflik kepentingan yang berujung pada korupsi.

Oleh
Satrio Pangarso Wisanggeni
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/AU1UZDQmcluTdztJ57frKUk2z8Q=/1024x683/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F024f8578-5fd1-4fb3-b28f-a00d8399ec3f_jpg.jpg
Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma\'ruf Amin bersama para calon wakil menteri pada Kabinet Indonesia Maju bersiap mengikuti upacara pelantikan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (25/10/2019). Tercatat ada 12 wakil menteri untuk 11 kementerian.

JAKARTA, KOMPAS β€”  Presiden Joko Widodo disebut melanjutkan politik balas budi dalam penunjukan para wakil menteri yang akan membantu Kabinet Indonesia Maju. Politik balas budi ini diperkirakan tak akan berhenti di kursi wakil menteri, tetapi juga kursi eksekutif perusahaan milik negara seperti yang terjadi pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi.

Dari total 12 wakil menteri (wamen) yang dilantik oleh Presiden Jokowi, di Jakarta, Jumat (25/10/2019), tujuh di antaranya berafiliasi dengan partai politik dan tim sukses yang turut memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Editor:
Antonius Ponco Anggoro
Bagikan