Pemerintah Serius Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Papua

Tugas dan kewenangan Komnas HAM adalah merumuskan peristiwa, termasuk pelanggaran HAM berat atau bukan. Jaksa Agung, sebagai penyidik, bertugas memperkuat rumusan peristiwa.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga mengenakan pakaian tradisional Papua saat mengikuti aksi yang mengecam kerusuhan di Papua dan Papua Barat, di Taman Pandang Istana, kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/9/2019). Aksi yang diikuti ratusan warga, termasuk warga dari wilayah Indonesia timur, ini juga menyerukan perdamaian di Papua dan menegaskan Papua tetap bagian dari NKRI.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus membuka ruang dialog untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat di Papua. Dialog tersebut untuk memilih apakah tetap menggunakan cara yuridis atau nonyuridis. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak Presiden agar segera membawa kasus dugaan pelanggaran HAM berat ke pengadilan demi memberikan keadilan bagi masyarakat Papua.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, di Jakarta, Selasa (3/9/2019), membantah tuduhan bahwa pemerintah tidak serius menangani dugaan pelanggaran HAM berat di Papua. Narasi ini, menurut dia, selalu digembar-gemborkan, terlebih pasca-kerusuhan di Papua dan Papua Barat.