Pembatasan Akses Tak Masalah, Asal Jelas Dasarnya
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2FDSC09146_1557121614.jpg){kind=logo}
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (tengah) memimpin rapat terbatas yang dihadiri antara lain oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Wakil Kapolri Komjen Ari Dono Sukmanto, pada Senin (6/5/2019) pagi di Jakarta. Rapat tersebut membahas tentang potensi perkara hukum yang muncul dalam gelaran Pemilu 2019. Pembentukan tim asistensi hukum ad-hoc dirumuskan pada rapat ini. Pemerintah juga mengumumkan pembatasan akses ke media sosial selama rusuh demo hasΔ±l pemilu untuk menekan peredaran berita bohong atau hoaks.
JAKARTA, KOMPAS β Kebijakan pemerintah membatasi sementara beberapa fitur media sosial tidak masalah asalkan memiliki dasar yang jelas. Apabila situasi negara sudah kondusif, sebaiknya pembatasan segera dilepas.
Pembatasan atau limitasi penyebaran video, foto, dan meme di jejaring-jejaring media sosial berlangsung sejak Rabu (22/5/2019). Pembatasan ini bertujuan menekan peredaran informasi-informasi palsu yang berpotensi memperkeruh suasana dan mengancam keutuhan bangsa pasca rekapitulasi hasil Pilpres 2019.