Perombakan Kabinet dan Perimbangan Kekuasaan

Kerap kali pergantian menteri menjadi pintu bagi presiden mempertimbangkan konfigurasi dukungan partai politik. Tak jarang dukungan politik mengabaikan pentingnya ruang keseimbangan politik dengan hadirnya oposisi.

Momentum perombakan kabinet kerap kali dihiasi oleh polemik seputar tarik-menarik, apakah presiden mempertimbangkan aspek latar belakang profesional atau sekadar pertimbangan keseimbangan dukungan politik ketika memilih sosok di kabinet pemerintahannya. Tanpa mengabaikan pemahaman pembentukan dan perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden, reaksi publik pada isu reshuffle tak pernah sepi dari kritik.

Kritikan ini tergambar dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada akhir Juni lalu atau sepekan setelah Presiden Joko Widodo melantik dua menteri dan tiga wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju.